BEBAS BERSYARAT: Mantan Bupati Indramayu, Irianto M.S. Syafiuddin alias Yance, saat pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Yance Diimbau Tidak Berpolitik

CIREBON – Terpidana kasus korupsi pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I di Sumuradem Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2004, Irianto Ms. Syafiudin alias Yance, menghirup udara bebas setelah mendapatkan bebas bersyarat.

Pelaksana Tugas Kepala Bapas Klas 1 Cirebon, Eris Rastiyah menjelaskan, Yance menjalani masa bebas bersyarat dengan kewajiban lapor satu kali dalam sebulan. Dalam sekali pertemuan itu, Yance mendapat bimbingan pemulihan mental.

”Melaksanakan bimbingan dengan kami, Alhamdulilah koperatif juga kalau beliau ke sini atau kita ke sana. Posisinya di Indramayu, sudah menjalani integrasi bebas bersyarat, sudah (di rumah),” kata Eris dilansir VIVA, kemarin (29/1).

Yance menjalani masa bebas bersyarat dengan tinggal di rumahnya di Indramayu sejak 28 Agustus 2018 sampai 30 April 2020. ”Tanggal 28 Agustus mulai dihadapkan ke kita ke Bapas, mulai bimbinganlah dengan kita. Tanggal itu menghadap ke sini selanjutnya berada di rumah dalam bimbingan kami,” ujarnya.

Eris menambahkan, progres bimbingan yang dijalankan menunjukan tren positif se­hingga Yance bisa kembali bersosialisasi di tengah ma­syarakat. Didampingi istriya Anna Sophanah, Yance men­jalani pemulihan mentalnya setelah menjalani masa hu­kuman di Rutan Indramayu.

”Kita dari Bapas mempu­nyai tugas mengawasi dan membimbing klien bebas ber­syarat satu bulan sekali bim­bingan. Kita bisa melihat per­kembangan mental fisik yang bersangkutan sejauh mana, kita lihat perkembangannya ada kemajuan,” urainya.

Untuk pemulihan Yance, pihak Bapas juga bekerjasama dengan keluarga terutama dengan penjamin yaitu istri Yance Anna Sophanah. Selain kondisi mental, Yance juga mengalami stroke. ”Beliau kemarin itu sakit struk ringan kalau enggak salah, dalam kondisi itu kita catat kita la­porkan. Yang jelas sakit, pulang dari sana stroke kaki,” ujarnya.

Eris Rastiyah mengimbau Yance yang merupakan poli­tikus Golkar itu untuk tidak aktif dalam agenda politik Pilpres maupun Pileg 2019 selama menjalani fase bebas bersyarat. ”Pak Yance dalam hal politik mungkin untuk sementara istirahat. Toh istri­nya (Anna Sophanah) juga mengundurkan diri,” tuturnya.

Untuk diketahui, Anna men­gundurkan diri dari jabatan Bupati Indramayu yang ke­mudian diberhentikan se­cara hormat oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Lanjut Eris, Yance yang ting­gal di rumahnya, belum dida­pati beraktivitas politik.

”Jadi dalam pantauan kami tidak ada aktivitas itu. Me­mantau, tapi yang bersang­kutan tidak ada terjun ke politik lagi, kebetulan Pak Yance enggak ada terjun po­litik sekarang,” jelasnya.

Selain berpolitik, Bapas juga melarang Yance untuk plesiran ke luar negeri untuk alasan apapun. ”Sebetulnya kalau di luar kota silakan saja asal jangan ke luar negeri, kalau misalnya keperluan yang bersangkutan untuk berobat, kita enggak la­rang. Yang penting jangan ke luar negeri,” tegasnya.

Sebelumnya, Terpidana kasus korupsi pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I di Su­muradem Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2004, Irianto Ms Syafiudin alias Yance, menja­lani proses bebas bersyarat.

Yance yang menjalani masa hukuman empat tahun penja­ra di Lembaga Pemasyaraka­tan (Lapas) Klas IIB Kabupa­ten Indramayu sejak 2016, kini telah dipindahkan ke Badan Pemasyarakatan (Ba­pas) Klas 1 Cirebon untuk menjalani masa transisi.

Mahkamah Agung memvo­nis Irianto atau yang lebih dikenal dengan nama Yance 4 tahun bui dan denda Rp 200 juta subsider kurungan 6 bu­lan. Sebelumnya pada Juni 2015, ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Marudut Bakara, membebaskan Yance dari segala tuntutan jaksa.

Yance ditetapkan sebagai ter­sangka kasus korupsi pada 13 September 2010. Dia diduga terlibat korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I di Sumuradem Kabupaten Indra­mayu tahun anggaran 2004.

Jaksa penuntut umum mendakwa Yance melakukan peng­gelembungan harga tanah saat proses ganti rugi. Perbuatan Yance dalam pembebasan tanah pada 2004 itu diduga merugikan negara sebesar Rp 4,1 miliar.

Check Also

Usulkan Helikopter untuk Gubernur

BANDUNG – Untuk mempermudah akses ke daerah yang terdampak bencana, DPRD Provinsi Jawa Barat mengusulkan kepada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *