Timsel, Pertaruhan Integritas KPU RI

CIMAHI – Enam Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Kota Bekasi, Cimahi, Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Bekasi, dan Cianjur melayangkan nota protes resmi ke KPU RI. Hal itu berkait dengan proses seleksi calon anggota KPU periode 2018-2023 yang dinilainya syarat konspirasi dan nepotisme.

Sebelumnya calon anggota KPU Kabupaten Sumedang, lebih dulu menyampaikan protes atas kekisruhan pada proses seleksi calon anggota KPU.

Salah satu Nota Protes yang diterima KPU RI, Senin (24/9) lalu itu, menyebutkan adanya upaya oknum Timsel berinisial ”Y” untuk mengajak salah satu peserta seleksi melakukan pertemuan informal dan membuat komitmen tertentu.

Nota Protes ini ditandatangani Lima peserta seleksi, yang juga merupakan komisioner KPU periode 2013-2018 di daerahnya masing-masing. Kelima peserta seleksi yang menandatangani Nota Protes itu masing-masing Sri Suasti (Kota Cimahi), Suhana, Novan Andri Purwansjah (Kabupaten Bekasi), Yayah Nahdia (Kota Bekasi), dan Bambang S Setyawan (Kota Tasikmalaya).

”HASIL CAT SAYA MASUK PERINGKAT KE-5, TAPI AKHIRNYA SAYA TIDAK MASUK 10 BESAR. SEDANGKAN ADA PESERTA DENGAN NILAI CAT PERINGKAT 12, 18, DAN 25 MASUK 10 BESAR,”

Yayah Nahdia – Peserta Seleksi KPU Kota Bekasi

Dihubungi melalui telepon selulernya Sri Suasti membenarkan dia menandatangani nota protes. Hal itu dilakukannya lantaran dirinya merasa menemukan adanya kejanggalan atas hasil proses seleksi yang dilakukan Tim Seleksi (Timsel) terkait penetapan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes wawancara.

”Pada prinsipnya saya menghormati keputusan Timsel,” kata Sri pada Jabar Ekspres, kemarin (26/9).

Kejanggalan yang dimaksud Sri yakni dalam hasil seleksi penetapan peserta yang masuk 10 besar anggota KPU Kota Cimahi periode 2018-2023. Dari tiga komisioner yang ikut seleksi, hanya seorang yang diloloskan masuk 10 besar KPU Kota Cimahi periode 2018-2023. ”Jadi, ada yang belum pengalaman bisa masuk 10 besar. Yang nilainya di bawah bisa masuk 10 besar,” kata Sri.

Sehingga nama-nama yang lolos 10 besar saat ini diisi wajah baru. Sebut saja mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cimahi Tengah Muhamad Irman dan mantan anggota PPK Cimahi utara Muhammad Abdurarin.

Sri sendiri hingga saat ini masih menjabat sebagai komisioner KPU Kota Cimahi dan akan berakhir pada 3 Oktober mendatang. Diakui Sri, pengalaman dan pengetahuannya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi bekalnya mengikuti tes.
Atas hasil yang dirasa janggal dan syarat unsur konspirasi, pihaknya berharap KPU RI bisa mengambil tindakan dan mengusut dugaan tindakan kecurangan dalam proses seleksi anggota KPU periode baru ini.

Peserta seleksi lainnya yang turut serta menandatangani nota protes itu yakni, Yayah Nahdia, Komisioner KPU Kota Bekasi periode 2013-2018. Menurutnya, Nota Protes itu berkenaan dengan Penetapan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Nomor 06/PP.06-Pu/32/Timsel.kab-kota/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 yang dianggap janggal.

Dijelaskan Yayah, turunnya Nota Protes tersebut lantaran adanya temuan kejanggalan atas hasil proses seleksi yang dilakukan Timsel terkait penetapan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes wawancara.

”Pada prinsipnya, kami menghormati keputusan Timsel tersebut. Tapi kemudian, kami menemukan beberapa fakta atas tindakan Timsel yang kami duga tidak profesional,” lanjutnya.

Yayah sendiri mengungkapkan, ada kejanggalan pada hasil penetapan peserta 10 Besar dalam seleksi anggota KPU. ”Hasil CAT saya masuk peringkat ke-5, tapi akhirnya saya tidak masuk 10 besar. Sedangkan ada peserta dengan nilai CAT peringkat 12, 18, dan 25 masuk 10 besar,” bebernya.

Pada saat proses wawancara, lanjut Yayah, salah satu anggota Timsel berinisial ”Y” memaksa dirinya untuk menjawab pertanyaan soal jumlah peserta pemilu Tahun 1955 yang tidak dapat dijawab olehnya.

Padahal, dalam proses seleksi wawancara sama sekali tidak ada klarifikasi terkait tanggapan masyarakat terhadap rekam jejak Yayah selama bertugas di KPU Kota Bekasi.

Lebih lanjut dia mengakui, saat awal proses seleksi KPU pun dirinya sempat dihubungi oleh salah satu Timsel untuk bertemu dan dimintai komitmen secara internal.

”Tapi saat itu saya jawab, bahwa saya telah menunjukkan komitmen selama menjadi penyelenggara untuk menjaga integritas. Maka saya tolak karena saya merasa itu melanggar kode etik,” pungkasnya.

Untuk itu, ia pun akhirnya mengirimkan Nota Protes dan Keberatan akan hasil proses seleksi tahapan 10 Besar tersebut kepada KPU RI.

 

Dia berharap, KPU RI bisa mengambil tindakan dan mengusut dugaan adanya tindakan kecurangan pada proses seleksi anggota KPU.

Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik, Barry Pradana, menilai apa yang terjadi pada proses seleksi komisioner KPU di Jawa Barat menjadi ujian besar dan pertahuran integritas jajaran KPU RI.

”Ini ujian besar bagi integritas Ketua dan Anggota KPU RI yang baru sekitar setahun bertugas. Apalagi isi dari Nota Protes itu di antaranya menyinggung soal pelanggaran kode etik, yang tentunya berhubungan langsung dengan masalah integritas,” kata Barry Pradana, seperti dikutif Jabar Ekspres dari IGS Berita di Jakarta, kemarin (26/9).

Dari sejumlah Nota Protes tersebut, nama anggota Timsel ”Y” lagi-lagi muncul sebagai salah satu oknum yang diduga ”bermain” menciptakan modus untuk melakukan pelanggaran kode etik.

Di mata Barry, bila KPU RI tidak segera menunjukkan integritasnya, dengan mengusut tuntas setiap dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi tersebut, mereka bakal semakin kebanjiran Nota Protes.

”Terlebih isu yang berkembang berkaitan dengan adanya upaya intervensi dari ormas tertentu untuk mengendalikan kapal KPU. Celakanya, ormas yang disebut-sebut melakukan intervensi itu memiliki fatsoen politik yang selaras dengan salah satu parpol peserta pemilu,” kata Barry.

Dia menyarankan agar KPU RI bersikap sigap, demi menyelamatkan integritas lembaganya. KPU RI harus segera melakukan pemeriksaan yang komprehensif.

”Kalau memang oknum pelanggar kode etik itu berada di bawah kewenangannya, lebih baik KPU RI segera melakukan pembersihan. Jangan gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga,” kata Barry lagi. (ziz/mga/yhr/tom/ign)

7 KASUS DILUAR JAWA BARAT

  1. SUMATERA UTARA

Seleksi calon anggota KPU Kabupaten dan Kota Wilayah V Nias diduga ada curang. Hasilnya KPU RI mengganti dua orang anggota Timsel, mereka diganti setelah adanya laporan ke Inspektorat KPU RI yang menyatakan adanya dugaan kecurangan dalam proses seleksi.

  1. JAMBI

Peserta seleksi KPU di Tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang tergabung dalam Komunitas Peduli Pemilu Bersih (Kopi Putih) melayangkan protes ke Bawaslu Provinsi Jambi mereka melaporkan dugaan adanya politik uang dan merubah hasil seleksi yang dilakukan Timsel.Hasilnya, Bawaslu Provinsi Jambi tidak dapat menindaklanjuti laporan Kopi Putih itu, alasanya bukan kewenangan mereka.

  1. BANTEN

Di Kabupaten Pandeglang, peserta seleksi komisioner KPU Peride 2018-2023, Ahmad Nuvan Hidayat, melaporkan adanya dugaan kecurangan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten yang dilakukan Timsel Calon Anggota KPU. Salsahtu yang dia laporkan yakni adanya indikasi lolosnya Lima peserta seleksi KPU yang masih berstatus ASN. Dan mereka diduga tidak melampirkan surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, ada Delapan dugaan kejanggalan atau kecurangan itu adalah, tidak transparannya penilaian yang dilakukan Timsel dan mengakibatkan pelapor dinyatakan gugur dengan alasan yang tidak jelas.

  1. KALIMANTAN TENGAH

Sejumlah peserta seleksi anggota KPU Kota Palangkaraya Periode 2018-2023 melaporkan dugaan adanya dugaan kecurangan dan transparansi pada saat mengikuti tes seleksi ke Komisi A DPRD Kalimantan Tengah.

  1. JAWA TENGAH

Sejumlah pendaftar calon komisioner KPU di empat Kabupaten/Kota se Jawa Tengah menggugat keputusan Tim Seleksi (Timsel) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Rabu (19/9). Para pendaftar memprotes Keputusan Timsel bentukan KPU RI yang dianggap tidak independen, tak transparan dan tidak akuntable dalam proses rekrutmen.

Ada dua keputusan Timsel III Jateng KPU RI yang mereka gugat yakni hasil keputusan calon seleksi KPU Kota Sragen dengan nomor perkara 120/G/2018/PTUN.SMG, dan Kabupaten Klaten dengan nomor perkara 120/G/2018/PTUN.SMG.

  1. JAYAPURA

Hasil keputusan Tim Seleksi KPU wilayah I yang meliputi Kabupaten/Kota Jayapura, Dogiay, Mamberamo Raya dan Mamberamo Tengah terancam digugat ke PPTUN Jayapura karena adanya dugaan kecurangan terhadap hasil tersebut. Steven Payokwa, petahana ketua KPU Kabupaten Mamberamo tengah mengaku kecewa dengan keputusan hasil seleksi timsel I yang tidak meloloskan namanya padahal hasil wawancara miliki nilai bagus ada berada pada posisi ketiga terbaik.

Menurut steven, pihaknya menggugat hasil timsel didasari penilaian adanya ketidakberesan dalam keputusan yang diambil Timsel dengan menggugurkan dirinya.

“Kami punya data yang akurat yang kami ambil dari ketua timsel, kami sebenarnya sudah menggugat ke PTUN, tetapi Ketua KPU Pusat minta untuk bersabar dan akan menyelesaikan masalah tersebut,” kata Steven kepada wartawan didampingi Darusalam Damir, Natalis Walela dan M. Nur Alan, di Jayapura, Jumat (7/9).

  1. BALI

Ketua KPU Kabupaten Buleleng Gede Suardana mengajukan gugatan hukum ke PTUN Denpasar untuk menggugat keputusan tim seleksi (Timsel) calon anggota KPU Kabupaten Buleleng yang menyatakan jika dirinya tak lulus seleksi sebagai anggota KPUD Buleleng.

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

Check Also

Usulkan Helikopter untuk Gubernur

BANDUNG – Untuk mempermudah akses ke daerah yang terdampak bencana, DPRD Provinsi Jawa Barat mengusulkan kepada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *