Suhu Politik Memanas, Bawaslu Temukan Bukti Sembako dan Uang dari Paslon

KABUPATEN BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung menemukan praktik yang mengotori pesta demokrasi berupa politik uang di masa tenang. Temuan dua kasus tersebut dianggap akan menguntungkan dua pasangan calon (paslon) yang berbeda.

Pada masa tenang jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020. Semua pihak diminta bersabar dan mengikuti mekanisme penanganan sesuai aturan yang berlaku.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia menjelaskan, dua kasus tersebut antara lain adanya laporan yang disampaikan masyarakat terkait adanya upaya pembagian paket sembako berupa beras sebanyak 43 karung, minyak goreng sebanyak 368 liter dan 23 amplop yang berisi uang sebanyak Rp 150 ribu.

“Berdasarkan informasi dari Panwascam Paseh, upaya pembagian sembako ini terjadi pada pukul 23.00 WIB, hari Minggu (6/12). Saat itu, warga yang merupakan bagian timses paslon menyampaikan adanya upaya pembagian sembako,” kata Hedi, saat dihubungi wartawan, Senin (7/12/2020).

Setelah mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut, maka Panwascam langsung meluncur ke lokasi kejadian tepatnya persis depan Pasar Domba, Kecamatan Paseh. Karena banyaknya massa di lokasi kejadian, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, kasus tersebut sempat dibawa ke Polsek Paseh untuk diintrogasi oleh Panwascam.

Berdasarkan pengakuan dari orang yang mengendarai kendaraan pengangkut logistik tersebut bahwa paket sembako akan dibagikan untuk relawan tingkat RT dan RW. Sedangkan, adanya bahan kampanye paslon nomor 3 diakui merupakan sisa dari kegiatan kampanye pada hari sebelumnya.

Lantaran, kasus ini merupakan dugaan pidana pemilu, maka selanjutnya barang bukti dibawa oleh Bawaslu Kabupaten Bandung untuk selanjutnya ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Pemilu Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari pengawas pemilu, penyidik kepolisian dan dari unsur kejaksaan.

“Perlu diketahui semua kasus dugaan pidana pemilu itu ditangani oleh Sentra Gakkumdu bukan hanya oleh pengawas pemilu. Dengan demikian, tak perlu ada keraguan karena semua ditangani sesuai dengan aturan dan ada keterlibatan aparat penegak hukum,” ucapnya.

Selain kasus tersebut, Bawaslu pun mendapat informasi adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh timses paslon nomor satu di Kecamatan Cangkuang pada 2 Desember 2020. Dalam video yang diterima Bawaslu, terlihat ada seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Bandung berinisial EK mengajak warga memilih paslon nomor 1 sambil di atas panggung sambil membagikan paket sembako.

“Dalam satu paketnya berisi beras, mie instan dan gula putih. Berdasarkan informasi yang ada di lapangan, total paket sembako yang telah dibagikan itu sebanyak 60 bungkus untuk warga Kampung Cirangang, Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang,” ujarnya.

Kedua kasus ini, sedang dalam tahap kajian pemenuhan unsur baik formil dan materialnya. Pesan terpenting dari pengungkapan dua kasus dugaan politik uang ini adalah kepada semua pihak untuk tidak melakukan upaya-upaya mempengaruhi pemilih dengan iming-iming sembako.

“Kepada publik perlu diketahui juga semua proses penanganan pelanggaran itu diproses bersama Gakkumdu. Kasus itu lanjut atau tidak sudah ada mekanisme dan aturan mainnya bukan dengan standar kebencian kepada salah satu paslon,” paparnya.

Sementara itu di lokasi yang berbeda, Anggota DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi menanggapi terkait viral video yang terjadi Minggu (6/12) malam.

Ia menilai bahwa sembako yang dikirim dalam mobil tersebut merupakan akomodasi untuk kader partai sekaligus relawan jaga lembur di kecamatan khususnya dapil 5, Majalaya, Ibun, Paseh dan Solokanjeruk.

“Dalam video tersebut, ada seorang pria mengatakan bahwa sembako tersebut ditujukan untuk ‘ngebom’ itu salah. Justru sembako itu kita niatkan untuk membantu para kader sekaligus relawan untuk melakukan jaga lembur agar melakukan jaga lembur, ya semacam ronda untuk pencegahan money politic dalam pilkada ini,” kata Renie saat di wawancara di Baleendah.

Renie menjelaskan bahwa program pendistribusian sembako itu karena dirinya mengaku bertanggung jawab kepada relawan agar tetap “stand by” tidak terserang kantuk. Yang paling penting mesti diingat, lanjut Renie sembako tersebut sebagai bahan baku dan bekal untuk ‘ngaliwet’ yang akan dibagikan kepada para koordinator ditingkat kecamatan, desa hingga RW.

“Apakah salah memberikan cost politik terhadap relawan? Kan sekalian mereka sambil ‘ngaliwet’ mereka diberi tugas untuk mengawasi dan mengantisipasi serangan serangan money politic yang diluncurkan pihak lawan,” jelasnya.

Ranie juga mengaku, bahwa pengalaman di tahun 2015 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lalu bahwa serangan fajar terjadi setelah Isya sampai subuh.

“Tentu saja, kami berinisiatif untuk memberikan bahan baku jaga lembur atau ronda untuk kordinator sekaligus relawan agar tidak mengantuk sekaligus membantu penyelenggara pemilu agar tidak terjadi money politik,” ucapnya.

Renie menyayangkan sikap sejumlah orang yang salah tafsir atas pendistribusian sembako tersebut. Ia menilai itu cost politik jangan diframing berlebihan seakan-akan itu bahan baku buat money politik.

“Sudah menjadi kewajiban partai memperhatikan kadernya yang bekerja berbulan-bulan mereka disuruh jaga konstituen sampe pencoblosan,” tandasnya. (yul/drx)

Check Also

Jabar-NTB Jalin Kerja Sama di Sejumlah Sektor

KOTA MATARAM – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *