BELAJAR DARING: Seorang siswa saat mengikuti kegiatan Belajar Jarak Jauh melalui jaringan internet di ruang komputer di kampus SMAN 1 Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (13/7).

PPDB Menyisakan Masalah

BANDUNG – Daya tampung siswa pasca Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi persoalan baru di dunia pendidikan saat ini. Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dadang Kurniawan memandang, mesti telah usai pelaksanaan PPDB, namun baginya sejumlah permasalah belum usai.

Menurutnya, terbatasnya daya tampung sekolah menjadi masalah dan menimbulkan kekecewaan bagi para siswa karena gagal lolos di tempat yang mereka idamkan.

“Hal ini terjadi karena tidak meratanya kualitas pendidikan sekolah di Jawa Barat. Sehingga para siswa berbondong-bondong hanya fokus di beberapa sekolah yang dianggap memenuhi ekspektasi mereka,” ucap Dadung–sapaan akrabnya di Bandung, Minggu (19/7).

Baginya, masalah tersebut ditakutkan akan terbawa ke PPDB tahun depan. Sehingga dia pun meminta Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar untuk mengambil langkah agar kualitas seluruh sekolah menjadi setara.

“Dimanapun bersekolah, tidak ada rasa kekhawatiran bagi siswa maupun orangtua untuk menentukan tempat terbaik bagi masa depan mereka (siswa),” jelasnya.

“Kita harus sadar, kemajuan pembangunan suatu daerah berkorelasi dengan pendidikan. Banyak persoalan dalam suatu kebijakan, itu wajar. Tetapi bukan berarti kita biarkan saja. Tetapi kita harus bisa mencari solusi terhadap persoalan-persoalan itu,” imbuhnya.

Dalam PPDB kemarin, kata dia, persoalan terjadi karena ada kekecewaan. Kecewa karena siswa tidak bisa masuk ke sekolah favorit, akibat terbatasnya kuota atau daya tampung sekolah. Ada masukan, supaya kuota ditambah. Tapi menurutnya, itu bukan solusi karena butuh waktu yang panjang.

“Paling tepat itu adalah bagaimana caranya sekolah swasta juga harus dimaksimalkan dan dipikirkan. Kalau sekolah swasta kualitas pendidikannya juga bagus, pasti enggak akan pilih-pilih,” cetusnya

Menurutnya, ini kewajiban Disdik yang diberi wewenang oleh pemerintah, untuk menyelesaikan itu. Kualitasnya harus sama. “Disdik harus memperhatikan, jangan fokus hanya sekolah negeri saja. Swasta harus bisa dimaksimalkan, agar bisa berkompetisi dengan negeri,” bebernya.

Jika sudah setara, lanjut dia, persoalan yang terjadi pada PPDB kali ini tidak kembali terulang. Sehingga paling tidak, ada satu persoalan yang bisa teratasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.

“Kalau sudah setara, pasti sudah tidak ada lagi kekecewaan karena tidak diterima di sekolah favorit. Sebab semua sekolah nanti jadi sekolah favorit. Kalau sudah begitu, paling tidak kita sudah berhasil mengatasi salah satu kekurangan kita agar kualitas pendidikan di kita bisa terus lebih baik,” terangnya.

Sementara, pendidikan dimasa pandemi menjadi PR (pekerjaan rumah) berat bagi pemerintah. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara daring terus berbuntut panjang pada tahun ajaran baru 2020-2021. Sebab, peserta didik tidak boleh bertatap muka di kelas.

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menjadi satu-satunya solusi yang diambil pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun, efektifkah PJJ ini? Bagaimana sarana-prasaranya? Siapkah gurunya? Akankah dunia pendidikan Indonesia pasca pandemi akan seperti ini?.

Ya itulah kegundahan yang dirasakan Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya. Baginya, PJJ ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Terlebih, kurikulum Indonesia dibangun berdasarkan azaz tatap muka bukan daring.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun bercerita. Kendala beberapa sekolah saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut, tepatnya di Garut Selatan beberapa waktu lalu.

“Saat menggelar KBM secara daring. Dari 300 siswa yang dimiliki sekolah tersebut. Hanya 30-40 siswa saja yang hadir. Belajar dengan daring ini dinilai tidak efektif,” ujar Gus Ahad–sapaan akrabnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidik (Disdik) Jawa Barat (Jabar), Dedi Sopiandi mengatakan, PPDB tahun ajaran 2020-2021 mengalami perbedaan dari sisi kuota. Sebab, dari 381.000 pendaftar yang lulus sekitar 245.000 peserta dari kuota 283.000. “Jika dilihat antara perbedaan pendaftar itu banyak melebihi dari kuota. Tetapi yang diterima itu di bawah kuota,” ucap Dedi sebelumnya.

Dikatakan Dedi, hampir seluruh pendaftar dengan pola daring dan pola online. Sehingga yang tertuju ke satu titik. Tidak ada komunikasi. Sehingga mengakibatkan informasi tidak berjalan dengan baik.

“Jadi dia tidak ada komunikasi, tidak ada saling memberikan informasi sehingga tertuju pada salah satu sekolah saja yang diinginkan mereka,” katanya.

“Di sini ada beberapa sekolah yang kosong, dari yang terendah. Saya lihat tidak mencapai kuota. Bahkan saya lihat yang tidak mencapai kuota hampir mencapai kuota di 57 persen,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, bahwa ada fenomena yang terjadi seperti ketika siswa memilih hanya satu jurusan. Misalkan, lanjut dia, ada jurusan perhotelan, administrasi, jurusan logistik, siswa tersebut memilih perhotelan sedang kan jurusan logistik kosong.

Kendati demikian, Dedi mengakui, bahwa kejadian seperti itu merupakan dampak dari kurang biasanya menggunakan sistem baru dan pola pendaftaran online di era pandemi Covid-19. Meski begitu, MPLS berjalan dengan baik, dan akan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan AKB.

“Setelah PPDB ini, kemarin berlangsung MPLS, di masa ini sampai dengan nanti cara belajar ke depan sesuai dengan AKB itu adalah pola pembelajaran yang melalui daring,” pungkasnya. (mg1/drx)

Check Also

Per Kelurahan Dijatah 8.000 Vaksin, Sasaran Penerima Usia 18-59 Tahun

BEKASI– Uji coba vaksin di Provinsi Jawa Barat telah memasuki fase ketiga. Berkaitan dengan hal ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *