Pembahasan Perda DPRD Cimahi Molor, Pandemi COVID-19 Jadi Alasan

CIMAHI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi mengakui hingga saat ini produk Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat tahun ini masih minim. Tercatat baru ada tiga Perda yang selesai. Itupun hanya merevisi Perda yang sudah ada sebelumnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah mengatakan, proses pembentukan Perda untuk saat ini memang terhambat akibat pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Padahal jika sedang dalam kondisi normal, ada tiga Perda yang bisa dibahas dan diundangkan setiap bulannya.

“Dengan kondisi Covid-19 saat ini yang tidak ada kegiatan selama 4 bulan maka dapat dipastikan target penyelesaian Perda akan berkurang,” jelas Enang, Kamis (18/6).

Ia mengatakan, ketiga Perda yang baru selesai direvisi adalah Perda tentang Retribusi Jasa Umum, tentang Izin Lingkungan dan tentang Lembaga Kemasyarakatan.

“Semua Perda yang sudah beres adalah revisi,” ucap Enang.

Dikatakan Enang, dengan kondisi seperti ini, target 24 Perda yang direncanakan sejak awal tahun pesimis bisa diselesaikan tahun ini. Rencana teranyar, kemungkinan Perda yang akan terealisasi hanya sekitar 12-15 saja. Itupun akan difokuskan merevisi Perda yang sudah ada

“Jumlah itu saya rasa sudah bagus. Itu juga kalau ada dananya. Paling tidak 12 Perda insya Alloh siap dituntaskan,” terang Enang.

Rencananya, kata Enang, Juli mendatang akan ada tiga Perda yang dibahas yakni merevisi Perda tentang Ketertiban Umum karena berkaitan dengan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

“Jadi ada beberapa hal yang pasti bagaimana kita memposisikan masyarakat itu bisa normal kembali setelah Covid. Jadi kita harus sesuaikan” ujarnya.

Kemudian akan merevisi Perda tentang Narkotika dengan alasan kekhawtiran banyak anak usia sekolah yang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, serta membuat produk baru yakni Perda tentang Industri Kreatif.

Namun, rencana membahas ketiga Perda itu akan disesuaikan dengan kondisi dan anggaran. Sebab anggaran saat ini memang terkuras untuk kebutuhan penanganan Covid-19 di Kota Cimahi.

“Walau bagaimana pun untuk melakukan kegiatan tentu harus ada anggaran. Sementara saat ini hampir semua anggaran kegiatan ditarik untuk penanganan Covid,” sebut Enang.

Apalagi, berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam membuat satu produk Perda dibutuhkan anggaran sekitar Rp 200 juta. Anggaran tersebut meliputi semua tahapan pembauatan Perda, seperti biaya study banding, akademisi, mamin dan sebagainya.

Enang menyampaikan, mekanisme pembuatan Perda itu masuk dari Komisi di DPRD Kota Cimahi atau dari pihak Pemkot Cimahi. Ususalan itu disampaikan ke Bapemperda untuk dilakukan pengolahan.

“Nanti yang perlu dan tidaknya kita diskusikan dengan eksekutif dan setelah ada kesepakatan baru kita masukan di Propemperda itu,” sebut Enang.

Ia melanjutkan, rata-rata Perda dibuat maksimal dalam satu bulan hingga selesai. Durasi waktu tersebut termasuk pembahasan di tingkat Pansus yang membutuhkan waktu selama 14 hari kerja.

“Sebenarnya target itu 14 hari kerja di Pansus, tapi ada juga yang meleset karena berkaitan dengan teknis yang gak bisa dikerjakan dan akhirnya agak terhambat,” beber Enang.

Kemudian setelah pembahasan di Pansus rampung, kata Enang, Perda tidak langsung diparipurnaknan. Namun harus diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk dilakukan evaluasi selama 14 hari kerja.

“Sesudah itu dikembalikan. Biasanya ada revisi-revisi sedikit baru setelah itu kita paripurnakan. Makanya bisa memakan waktu satu sampai satu setengah bulan,” tandasnya. (mg4/yan)

Check Also

Selama Pandemi, Muncul Modus Baru Peredaran Narkoba

BANDUNG – Selama Januari sampai dengan Juni 2020, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar berhasil mengungkap kasus ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *