Kondisi BUMD Sedang Sakit?

BANDUNG – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov Jabar tentu menjadi harapan sebagai sektor yang bisa menambah kontribusi bagi kas daerah. Pertanyaannya, bagaimana kondisi BUMD saat ini, sedang sakit atau sehat?.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Husin berkenan menjawab pertanyaan tersebut. Wakil rakyat itu menyebutkan, ada sekitar 60 persen kondisi BUMD sedang sakit. Hal itu terlihat dari buruknya kontrtibusi bagi kas daerah.

“BUMD kita di Jabar ini 60 persennya tidak sehat (kinerjanya). Ada beberapa BUMD itu sudah lebih lama, sudah puluhan tahun malah, tapi tak memberikan report perkembangan yang bagus. Tapi memang masih dipertahankan, ya mungkin semangat pemerintah dulu semoga mereka bisa memperbaiki,” kata Husin kepada Jabar Ekspres, Minggu (26/7).

Menurut Husin, dibutuhkan pengawasan serta evaluasi yang maksimal agar performa BUMD bisa bangkit terutama saat ini tengah dihadapkan dengan masa pandemi korona.

“Disamping masih banyak yang tak sehat, kita juga mengapresiasi untuk BUMD yang masih memiliki kinerja bagus. Sebut saja seperti bjb, Migas Hulu Jabar, Jasa Sarana, Jaswitas dan beberapa BUMD lainnya,” ujar Husin.

Kendala BUMD tak produktif, kata dia, sebenarnya sudah terjadi sejak lama. “Kalau kita cek satu persatu, banyak memang yang tidak berjalan dan bermasalah lama. Ada juga diantara BUMD kita yang masih mau melakukan ekspansi-ekspansi bisnis di awal tahun,” katanya.

Legislator pemenangan Dapil Cirebon itu mengaku semenjak dilantiknya bulan September 2019 kemarin. Pihaknya sudah mulai memanggil BUMD untuk mendapatkan keterangan terhadap beberapa BUMD yang sehat dan tidak sehat.

“Jadi kami meminta mereka supaya memberikan semacam plan pergerakan bisnis baru dan bisnis lama yang diperbaharui untuk awal tahun. Namun, keburu ada pandemi jadi kacau semua,” ujarnya.

Kendati demikian, Husin beserta Komisi III akan melakukan pendalaman yang serius terhadap kondisi BUMD ini. Sebab, dia sudah beberapa kali berkomunikasi dan rapat mengenai nasib BUMD ini.

“Ada indikasi penyelewengan, ada indikasi mis-manajemen dan sebagainya. Untuk lebih mendalami itu ada rencana kita untuk melakukan Pansus (Panitia Khusus) BUMD,” ujarnya.

“Cari orang-orang profesional, pegang BUMD. Pertanggungjawabkan. Jangan karena itu BUMD jadi tempat berkumpulkan tim sukses, akhirnya tidak profesional. Jangan jadikan sebagai alat bagi pemerintah berjalannya tidak baik. Jangan karena orang dekat, anak pejabat, tim sukses, BUMD diisi oleh orang yang tidak profesional,” tegasnya.

Terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi, mengatakan, permasalahan yang sedang dihadapi BUMD dalam ketidakproduktifan untuk memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan persoalan klasik yang tidak mampu diselesaikan.

“Jadi sebenarnya itu sudah sekian lama. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Karena evaluasi dan pengawasan oleh pemprov sebagai pemegang saham itu sangat kurang,” kata Acuviarta saat dihubungi.

Dia memandang, dari segi perekrutan manajemen BUMD pun kurang optimal. Sebab, terlalu banyak unsur politis, nepotisme sehingga berpengaruh terhadap kinerja.

“Menang ada yang namanya openbidding (seleksi terbuka). Tapi ya itu sekedar open rekrutmen saja. Pada akhirnya keputusan itu lebih banyak keputusan politis,” katanya.

“Sehingga kemudian para manajemen, para direksi itu harusnya diberikan target. Sehingga mereka bekerja itu dengan target. Nah ini target tidak ada. Jadi jika target tidak tercapai ya biasa aja,” imbuhnya.

Menurutnya, dari 11 BUMD yang tidak termasuk anak perusahaan itu, yang untung hanya 6. Itupun tupun untung mungkin bukan untung operasi, ada untung dari bunga bank dan sebagainya.

Disinggung tentang rumor tidak profesionalnya BUMD Jabar disebabkan karena diisi orang terdekat serta bekas timses gubernur. Iapun menduga seperti itu.

“Kalau saya melihat komposisi direksi, komisaris, dugaan sama dengan anggota komisi III DPRD Jabar. Misal, masuknya orang-orang KPU, kemudian masuknya lingkungan dekat gubernur. termasuk dugaan tim sukses. Ini cuma dugaan saya,” katanya.

“Artinya memang dibuktikan, tergantung pada pemprov. Kalau rekrutmennya berdasarkan timses, kerabat, dan lain-lain. Itu tidak akan optimal. Karena alasan ke profesionalnya kita pertanyakan,” tambahnya.

Ekonom Unpas itu mengaku tidak masalah jika direksi, komisaris BUMD diisi oleh orang-orang terdekat gubernur. Asal, kata dia, harus betul-betul bekerja secara profesional.

“Saya tidak masalah apakah itu timses. Tapi asal kinerjanya terukur. Jangan sampai mereka masuk ke situ dengan alasan rekrutmen. Tapi kinerjanya kurang maksimal,” katanya.

Agar kinerja bisa jauh lebih baik, kata dia, gubernur perlu menekankan evaluasi dan pengawasan terhadap program BUMD secara intens. Sebab, banyaknya keputusan-keputusan direksi BUMD tanpa sepengetahuan Pemprov dan DPRD.

“Misalnya membuat anak perusahaan. Kerja sama dengan pihak ketiga. Saya ambil contoh temuan BPK. Intinya adalah kerja sama dengan pihak ketiga yang dikerjasamakan oleh BUMD itu pihak ketiganya kurang kompeten, tanpa perencanaan sehingga rugi,” pungkasnya. (mg1/drx)

Check Also

Peta Sebaran Masih Gelap, Pemprov Gencar Tes Masif Keluarga ASN

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mel­alui Gugus Tugas Perce­patan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (GT­PP Jabar) ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *