Kemendikbud Sepakat Rombak SMK

BANDUNG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) setuju dengan wacana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil untuk melakukan perombakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jabar. Perombakan ini demi efisiensi peningkatan kualitas SMK.

“Kalau yang kecil-kecil memang sebaiknya dimerger toh kan ada SMK yang jumlah siswanya berapa gitu ya. Itu ya lebih baik dimerger. Jangan memaksakan,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano di Jakarta, Rabu, (24/7).

Banyaknya jumlah SMK yang tak sebanding dengan kualitas lulusannya. Ditambah, satu SMK hanya memiliki jumlah peserta didik yang minim tanpa memperhatikan aspek kompetensi dan kualitas lulusannya.

“Ada jurusan yang memang sudah tidak pas. Kemudian kalau SMK kecil jangan hanya meluluskan siswanya, tapi tidak mempunyai kompetensi,” ujar Supriano.

Kompetensi guru di SMK pun perlu perhatian khusus. Masih banyak SMK yang minim guru dengan kualitas dan kompetensi khusus. Kebijakan perombakan diiringi dengan perbaikan dan peningkatan kualitas guru.

“Misalnya, guru ekonomi, dia juga bisa mengajar di rumpunnya IPS apa saja. Makanya, ini pelan-pelan kompetensi guru SMK kita perbaiki,” tuturnya.

Sementara itu untuk mengevaluasi SMK di Jabar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalin kerja sama dengan perusahaan pendidikan multinasional Inggris yang fokus pada pendidikan kejuruan, Pearson.

“Jadi, Inggris ini punya sistem pendidikan vokasi yang bisa di-copy di beberapa negara. Mereka menggunakan sistem yang disebut TVET (Technical Vocational Education and Training),” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menggelar pertemuan dengan sejumlah konsultan pendidikan Pearson di London, Inggris, Selasa (23/7).

Menurut Emil –demikian Ridwan Kamil disapa–, para konsultan pendidikan kejuruan dari Pearson rutin menggelar pertemuan dengan kalangan industri. Pertemuan tersebut, kata dia, membahas soal keahlian terbaru yang dibutuhkan industri.

“Drone saja ada SMK-nya di Inggris. Satu-satunya di dunia yang punya SMK drone di sini,” ucapnya.

Situasi tersebut, kata Emil, berbeda dengan SMK di Indonesia. Menurutnya, ada banyak jurusan SMK yang tidak memperhatikan kebutuhan industri.

“Jangan-jangan kurikulumnya tidak nyambung dengan kebutuhan industri. Ini yang akan kita evaluasi. Kita minta bantuan mereka membuat sistem pendidikan vokasi,” katanya.

Emil juga menyebut, selama lima bulan ke depan, Pearson akan menyusun sistem pendidikan kejuruan yang baik diterapkan di Indonesia. Sehingga, pada 2020, SMK percontohan yang siap menyambut industri 4.0 dapat dibentuk.

Saat ini, lanjut Emil, pihaknya melalui Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat tengah mengevaluasi SMK mana saja yang sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi.

Emil menyatakan, setelah formula sistem pendidikan kejuruan dibuat, pihaknya akan mengevaluasi pengetahuan guru. “Guru yang jadul akan kita upgrade juga,” ucapnya.

Sedangkan, perwakilan Pearson mengatakan, sistem pendidikan kejuruan mereka sudah diterapkan di sejumlah negara, seperti Malaysia, Vietnam, Tiongkok, dan Mexico.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Dewi Sartika mengatakan tujuan utama evaluasi SMK ini untuk mencetak lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Terlebih dengan adanya proyeksi kawasan ekonomi khusus di beberapa wilayah.

“Artinya kalau kawasan ekonomi harus ditunjang oleh SDM mumpuni, kita ingin yang kerja di sana warga jabar. Pak gubernur menyampaikan coba SMK harus sudah dievaluasi. Evaluasi itu agar link and match dengan dunia industri,” kata Dewi ketika ditemui di Gedung Sate belum lama ini.

Menurutnya, kebutuhan industri yang beragam dari masing-masing wilayah, dunia pendidikan juga harus mau menyesuaikan. Apalagi, dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara operasional industri.

“Sekarang contoh akuntansi, banyak kompetensinya, muridnya juga banyak. Tapi kan sekarang akuntansi sudah pakai digital. Artinya kita harus sudah merevitalisasi yang akuntansi, kita ubah menjadi sesuai dengan industri berkembang misalnya manufaktur,” tutur Dewi.

Dia juga mencontohkan Sukabumi yang banyak terdapat SMK pertanian. Namun, nyatanya saat ini industri manufaktur di kawasan tersebut juga berkembang pesat. Hal itu tidak didorong ketersediaan SDM khususnya lulusan SMK.

“Artinya kita harus ubah, jangan lagi terlalu banyak pertanian di sana. Karena ubah kejuruan itu boleh. Itulah kenapa banyak pengangguran, karena lulusannya gak nyambung dengan kebutuhan industri,” ucapnya.

“Termasuk juga di Kota Bandung. Banyak dibutuhkannya jasa pariwisata dan perhotelan. Kita dorong di luar itu ke sana,” ucap Dewi menambahkan.

Menurut dia, mengevaluasi sistem pendidikan SMK membutuhkan waktu cukup panjangan. Karenanya pemerintah harus menyiapkan aturan, kurikulum, infrastruktur hingga tenaga pengajar profesional.

“Biar lebih efektif, efisien sesuai dengan arah pembangunan masing-masing wilayah. Kalau diubah kita perlu SDM pengajar kan, kita minta dari dunia industri,’’tutup Dewi.

Check Also

Usulkan Helikopter untuk Gubernur

BANDUNG – Untuk mempermudah akses ke daerah yang terdampak bencana, DPRD Provinsi Jawa Barat mengusulkan kepada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *