Anggota DPRD Provinsi Jabar, Syahrir

Dewan Tolak Masker Scuba dari Pemprov

BANDUNG – Berbeda dengan yang lain, Syahrir, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengaku menolak pemberian 9.000 masker scuba dari Pemprov Jabar untuk dibagikan ke masyarakat saat kegiatan reses.

Menurutnya, masker scuba dari pemprov itu dibagikan oleh Setwan DPRD Jabar kepada setiap dewan yang akan melaksanakan reses di setiap daerahnya.

“Oh itu. Karena masker yang direkomendasikan oleh Kemenkes dan WHO itu masker medis. Jadi saya tidak mau memberikan masker yang tidak disarankan ahlinya,” tegas Syahrir sembari memperlihatkan berita-berita imbauan pemerintah terhadap larangan memakai masker scuba, kepada Jabar Ekspres di Bandung, Kamis (12/11).

Sikap tegas Syahri terhadap penolakan masker scuba tersebut lantaran tidak mau membahayakan masyarakat. Terlebih, masker tersebut telah dilarang oleh pemerintah.

“Saya minta pendamping reses dikembalikan. Lalu mengantinya dengan masker medis dan juga beli thermogant juga,” cetusnya.

Disinggung mengenai Pemprov Jabar melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil (KUK) Jabar telah memproduksi jutaan masker scuba. Dirinya enggan berkomentar.

Namun, dirinya tak habis mengerti dengan kebijakan tersebut yang tetap membagikan masker jenis scuba setelah adanya pelarangan dari berbagai lembaga kesehatan.

“Saya tak mengetahui prosesnya hingga ini bisa dibagikan karena bukan bidang saya. Kita hanya diminta Sekwan (Sekretaris Dewan) untuk membagikan di daerah pemilihan masing masing,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat angkat bicara soal pemesanan masker scuba yang tidak direkomendasikan secara medis menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, dana yang telah digelontorkan sekitar Rp 40 miliar.

Menanggapi polemik tersebut, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan pemesanan. Tetapi, kata dia, masker tersebut akan dilapis sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan.

“Itu nanti dilapis saja. Iya nanti si maskernya dilapis, oleh pelapis yang sesuai dengan protokol kesehatan, jadi aman,” kata Emil, sapaan akrabnya belum lama ini.

Menurutnya, permasalahan masker scuba itu berbicara persoalan medis yang hanya perlu diganti cara pembuatan maskernya. “Kalau isunya adalah kesehatan ya sudah diperbaiki metodenya. Supaya yakin, nanti balai tekstil akan mengambil simpulan-simpulan,” ucapnya.

Emil mengaku, pihaknya telat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penggunaan masker scuba tidak direkomendasikan secara medis.

Terkait pemesanan, dia menjelaskan bahwa Pemprov Jabar sudah terlanjur memesan pada UMKM dan akan tetap melanjutkan karena sudah terikat secara hukum.

“Jadi, anggarannya sudah keburu dibelanjakan pengumumannya, kan telat ya, itu kan jadi masalah hukum nanti,” pungkasnya. (mg1/drx)

Check Also

Per Kelurahan Dijatah 8.000 Vaksin, Sasaran Penerima Usia 18-59 Tahun

BEKASI– Uji coba vaksin di Provinsi Jawa Barat telah memasuki fase ketiga. Berkaitan dengan hal ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *