ANGKUT BARANG: Seorang petugas saat membereskan bansos dari Pemprov Jabar untuk disalurkan kepada warga terdampak virus korona.

Cegah Penyimpangan Bansos Tahap Dua

BANDUNG – Bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahap dua akan segera disalurkan. Data penerima bansos intens divalidasi dan dipadamkan, supaya tepat sasaran dan berkeadilan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar, Dodo Suhendar menyebutkan, dalam penyaluran bansos tahap dua, data harus benar-benar bersih, sehingga tidak ada warga yang menerima bantuan lebih dari satu.

“Di samping datanya jelas, alamatnya lengkap, kemudian NIK tidak ganda, yang penting dia (penerima) tidak menerima bantuan yang lain,” kata Dodo dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (16/4).

Bansos provinsi senilai Rp 500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memadankan data penerima bansos, baik data Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun KRTS non DTKS.

“Karena BPKP mempunyai data dari Kemensos, Dana Desa, maupun kabupaten/kota. Kami berupaya sungguh-sungguh untuk tahap berikutnya penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak ada penerima ganda,” tambahnya.

Dodo menyatakan, dinamika penyaluran bansos selalu hadir di lapangan. Guna menekan dinamika itu, Pemda Provinsi Jabar menerima laporan maupun aduan dari masyarakat via PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) dan Aplikasi Sapa Warga.

“Kami sudah punya pengalaman dan punya data yang pasti. Harapan kami di tahap kedua ini, penyaluran lebih lancar, dan semua sasaran yang berhak, harus mendapat bansos,” katanya.

Asisten Administrasi Setda Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, terdapat sejumlah hambatan dalam penyaluran bansos tahap satu. Selain data penerima yang dinamis, kelangkaan komoditas sembako membuat penyaluran terhambat.

“Banyak masyarakat, ingin penyaluran bansos DTKS dan non DTKS bersamaan,” kata Dudi. Data soal penyaluran bansos tahap satu yang clean akan disampaikan pada Jumat (19/6/20),” tambahnya.

Berdasarkan data PIKOBAR pada Selasa (16/6/20) pukul 16:00 WIB, 1.142 pasien COVID-19 sudah dinyatakan sembuh. Sementara jumlah pasien positif COVID-19 yakni 2.623 orang, pasien positif aktif yakni 1.319 orang, dan 162 meninggal dunia.

Sedangkan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 9.593 orang, selesai pengawasan 8.353 orang, dan pasien masih dalam pengawasan sebanyak 1.240 orang. Untuk ODP sebanyak 52.764 orang, selesai pemantauan sebanyak 49.695 orang, dan orang masih dalam pemantauan sebanyak 3.069 orang. (bbs/drx)

Check Also

KPK Akan Usut 53 Kasus Dugaan Korupsi di BUMN

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengakui, sempat membicarakan soal dugaan korupsi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *