CEK BARANG: Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Jabar, H. Sadar Muslihat saat meninjau pembagian bansos untuk warga terdampak wabah korona.

Awasi Bansos untuk Kepentingan Politik

BANDUNG – Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Jabar, H. Sadar Muslihat mengatakan, mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 nanti, kepala daerah seharusnya jangan memanfaatkan Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah untuk kepentingan politik.

Dia menilai, Pilkada yang dilaksanakannya di masa Pandemi Covid-19 mengharuskan kampanye terbuka dibatasi. Sehingga, di masa New Normal, Bacalon sebelumnya menjabat dan maju dalam kontestasi Pilkada harus membuat strategi khusus.

H. Sadar Muslihat, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Jabar

“Memanfaatkan kebijakan, menyelewengkan bantuan. Mungkin jadi modus baru. Terlebih, bungkus mie instan disulap semenarik mungkin. Dihiasi stiker foto calon. Diisi sembako bantuan Covid-19,” kata Sadar ketika dihubungi Jabar Ekspres, Selasa, (28/7).

“Kepala daerah yang sedang menjabat. Harus menjaga etika. Tidak memanfaatkan dana Covid-19 ini untuk dijadikan kampanye terselubung,” ucap Sadar.

Legislator pemenangan Dapil 4 Kabupaten Cianjur ini, terus mengingatkan terkait pengawasan. Dengan menggunakan dasar hukum Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemilihan Daerah Pasal 76.

“Artinya, gubernur, bupati, wali kota yang berpotensi petahana, dalam bansos ini tidak ada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik di Pilkada,” katanya.

AJAK DISKUSI: Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Jabar, H. Sadar Muslihat saat berkomunikasi dengan konstituen sambil membahas berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Hingga kini, dirinya terus berharap Pilkada dimasa pandemi ini berjalan sedemikian rupa. Tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan, tanpa mengatasnamakan rakyat dan tidak memanfaatkan bencana wabah ini.

“Kita harap tidak terlalu prontal. Kalau sudah melanggar etika dalam pembagian bansos yang dimasukan slogan calon harus menjadi catatan. Supaya tidak melakukan itu,” ujarnya.

Tak hanya itu, pria berkacamata itu menjelaskan kondisi masyarakat di tengah pandemi ini sangat berdampak. Seperti terkena PHK dan dirumahkan.

Sehingga, baginya, masyarakat mengalami krisis ekonomi lalu dimanfaatkan oleh calon kepala daerah untuk melakukan praktik politik uang dengan bungkus bantuan korona.

“Kalau mau bantu, bantu saja. Tidak boleh memanfaatkan wabah ini untuk kepentingan kampanye,” tegasnya.

Kendati demikian, iapun meminta kepada Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) dan pihak terkait lainnya untuk terus mengawal proses kampanye dan masa tenang. Supaya tidak terjadi kampanye terselubung dengan memanfaatkan situasi dan kekuasaan. (adk/mg1/yan)

Check Also

Per Kelurahan Dijatah 8.000 Vaksin, Sasaran Penerima Usia 18-59 Tahun

BEKASI– Uji coba vaksin di Provinsi Jawa Barat telah memasuki fase ketiga. Berkaitan dengan hal ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *